Tito Karnavian Memberikan Perintah Yang Cukup Tegas Kepada Kepala Daerah Yang Tidak Tanggap Dengan Corona
- Berita Terbaru Politik

Tito Karnavian Memberikan Perintah Yang Cukup Tegas Kepada Kepala Daerah Yang Tidak Tanggap Dengan Corona

Berita Terbaru Politik – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pelamar kepala provinsi penghuni yang tidak cukup dalam merawat Covid-19 di kabupaten mereka tidak boleh diangkat kembali dalam kontes Pemilu Lokal Serentak 2020. . “(Jika ada kemungkinan) kepala wilayah tidak layak dalam berurusan dengan Covid-19, jadi jangan diangkat kembali, mengingat fakta bahwa individu-individu membutuhkan kepala provinsi yang layak, dapat berurusan dengan Covid-19. masalah di daerah masing-masing, di samping efek finansial, “kata Tito pada sesi tanya jawab di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).

Tito Karnavian Memberikan Perintah Yang Cukup Tegas Kepada Kepala Daerah Yang Tidak Tanggap Dengan Corona

Dalam mengelola fase pilkada yang telah dimulai kembali, Tito melibatkan orang-orang pada umumnya untuk mengecam upaya mengelola Covid-19 di wilayah masing-masing. Selain itu, perlakuan efek sosial dan moneter oleh kepala provinsi juga bisa menjadi masalah yang signifikan. “Misalnya ada daerah yang akan menjadi keputusan politik terdekat, dan para pengacara tertarik pada cara PSBB adalah bangkai kapal, ada banyak individu yang berkerumun tanpa kerudung, tanpa memisahkan,” kata Tito . Masalah-masalah seperti itu, menurutnya, juga merupakan kekhawatiran di berbagai negara yang mengadakan perlombaan, misalnya, di Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Dengan cara ini, bangkitnya tahap awal memberi bahwa individu yang sering terpecah-pecah dan menyebabkan ketidakberdayaan ras di dekatnya dapat disiram. “Kepala provinsi akan gencar, terutama individu yang akan berlari (maju) sekali lagi. Mengapa? Dalam hal wilayah itu merah, terutama jika ada kerugian itu akan menjadi amunisi bagi pesaing non-pejabat lainnya,” katanya kata. Sudah, Kepala Pusat Informasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyatakan, lebih dari 224 kepala provinsi diantisipasi untuk maju, mengingat kembali ke balapan tahun 2020. Seperti yang ditunjukkan oleh Bahtiar, masa jabatan kepala provinsi baru berjalan selama suatu periode.

“Ini menyiratkan bahwa penghuninya adalah individu yang melayani (kepala provinsi) hari ini dan sesudahnya maju sekali lagi. Dari 270 koordinator ras politik kepala daerah, ada 224 pengaturan untuk suatu periode,” Bahtiar mengatakan kepada koresponden di Departemen Dalam Negeri. Kantor, Jarta Tengah, Rabu (29/1/2020). Menurutnya, informasi itu merupakan konsekuensi dari laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada Kementerian Dalam Negeri. “Jadi dengan alasan bahwa masa jabatannya hanya satu periode, anggapannya (224 penghuni) mungkin dapat berkembang sekali lagi,” kata Bahtiar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *