BIN Tidak Memiliki Kekuasaan Untuk Menyingkap Para Pengambil Uang Negara. Benarkah
- Berita Terbaru Politik

BIN Tidak Memiliki Kekuasaan Untuk Menyingkap Para Pengambil Uang Negara. Benarkah ?

Berita Terbaru Politik – Agen VII dari Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto, menyatakan bahwa pertemuannya tidak memiliki posisi untuk menangkap para koruptor baik di dalam maupun luar negeri. Ini sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. “Wadah bukan organisasi otorisasi hukum,” kata Wawan karena pengumuman analis Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Rabu (29/7/2020). Bagaimanapun, BIN bertindak sebagai penyelenggara kantor pengetahuan negara yang mengatur dengan berbagai pemasok wawasan lainnya, misalnya, TNI, Polri, penguji dan layanan pengetahuan dan non-layanan. “Sampai saat ini, BIN terus berorganisasi dengan rumah tangga dan organisasi wawasan luar berkaitan dengan mencari koruptor secara pribadi, seperti halnya dengan penangkapan Totok Ari Prabowo dan Samadikun Hartono,” katanya.

BIN Tidak Memiliki Kekuasaan Untuk Menyingkap Para Pengambil Uang Negara. Benarkah

“Dengan cara yang sama karena Maria Pauline Lumowa yang memimpin adalah Kemenkumham,” termasuk Henry. Dia memasukkan, seperti yang ditunjukkan oleh pedoman, BIN juga memiliki posisi untuk mengarahkan tugas ke luar negeri untuk mencari koruptor. Meskipun demikian, sebagai catatan, tidak semua negara memiliki persetujuan penghapusan dengan Indonesia. Terlebih lagi, kata Henry, sampai sekarang ada berbagai koruptor yang mengusulkan survei (PK). Ingat untuk kasus ini adalah contoh kriminal dari memindahkan hak istimewa bermacam-macam atau cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra nama samaran Joko S Tjandra. “Ini berubah menjadi posisi hukum untuk menilai apakah akomodasi PK bergantung pada bukti baru (novum) yang diklaim,” katanya. “Dalam hal terjadi pelanggaran dalam SOP proses akomodasi PK maka ada kegiatan atau persetujuan. Wadah tidak memiliki posisi untuk menengahi dalam prosedur yang sah,” tuntas Wawan. Sebelumnya, ICW meminta Presiden Joko Widodo untuk menilai presentasi Kepala BIN Budi Gunawan. Ini mengikuti ketidakmampuan BIN untuk mengidentifikasi kedekatan Djoko Tjandra, sehingga ia bisa tanpa banyak perjalanan di Indonesia. “Presiden Joko Widodo juga harus segera memaafkan Kepala BIN Budi Gunawan jika nanti ada kenyataan bahwa data pengetahuan tentang koruptor yang memasuki wilayah Indonesia tidak akan diserahkan kepada Presiden dan persyaratan hukum,” kata Kurnia dalam artikulasi yang disusun. , Selasa (28/7) / 2020). Dia memasukkan bahwa kesederhanaan para koruptor yang lewat di Indonesia berubah menjadi tamparan keras untuk persyaratan hukum.

Sebagaimana ditunjukkan olehnya, kasus Djoko Tjandra menunjukkan bahwa BIN tidak dapat mengikuti keberadaan koruptor berpangkat tinggi. Ketidakberdayaan ini jelas, mulai dari memasuki wilayah Indonesia, memperoleh identifikasi, membuat KTP elektronik, hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengingat catatan ICW dari 1996 hingga 2020, ada 40 koruptor yang masih berkeliaran. Area-area yang dibedakan sebagai tujuan sarang degenerasi menggabungkan Papua, Cina, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Australia. Mengikuti pemahaman masa lalu, BIN telah memulangkan dua kasus pencemaran nama baik pidana, khususnya Totok Ari Prabowo, seorang Bupati Temanggung sebelumnya yang ditangkap di Kamboja pada 2015 dan Samadikun Hartono di Tiongkok pada 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *