Mahfud Lakukan Pertemuan Rapat Dengan KPK. Apakah Yang Dibahas
- Berita Terbaru Politik

Mahfud Lakukan Pertemuan Rapat Dengan KPK. Apakah Yang Dibahas ?

Berita Terbaru Politik –  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) di kantor Kemenko Polhukam. , Jakarta, Rabu (2/8/2020). Rakortas mengkaji rencana Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelaksanaan pengawasan pemusnahan penghinaan. “Jadi sebelumnya sudah ada pemahaman atau pandangan dasar terkait penggunaan pengurus terkait pengambilalihan (oleh KPK) perkara pidana yang sedang ditangani Kejaksaan Agung dan Polri,” kata Mahfud dalam nada tenang. artikulasi, Rabu (3/8/2020).

Mahfud Lakukan Pertemuan Rapat Dengan KPK. Apakah Yang Dibahas

Mahfud menjelaskan, rencana Perpres tersebut memuat kewenangan KPK untuk mengontrol demonstrasi tindak pidana pencemaran nama baik yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung dan Polri dalam hal memenuhi syarat tertentu. Seperti yang diindikasikan Mahfud, Perpres itu sebentar lagi akan diumumkan. Padahal lagi-lagi, sesuai arahan undang-undang, KPK memiliki posisi untuk mengontrol kasus pidana pencemaran nama baik. Pengaturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. “Kasus-kasus pencemaran nama baik yang unik bisa diambil alih oleh KPK, sehingga sesuai Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, KPK memiliki kewenangan untuk mengontrol demonstrasi pidana pencemaran nama baik yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri. soal manajemen, “ujarnya. Mahfud menambahkan, kebutuhan itu saat itu ada dalam UU KPK. Di mana pengambilalihan dapat diselesaikan ketika ada laporan terbuka yang tidak ditindaklanjuti, ada perlindungan dalam penanganan pelaku kekotoran dan yang sedang dieksplorasi, seperti kasus yang diperpanjang. “Itu sudah diatur dalam undang-undang dan disepakati penting untuk pengawasan yang bisa diambil alih KPK dari Kejaksaan Agung dan Polri,” kata Mahfud. Terkait contoh Joko Tjandra dan Kuasa Hukum Pinangki, Mahfud menjelaskan bahwa KPK bisa memberi pandangan dan juga disambut. hadir untuk mengungkap kasus yang sedang ditangani.

“Kabareskrim Polri sudah memberikan perkara langkah-langkah yang diambil sebagai pencantuman jika gelar di Polri.” Kejaksaan juga sudah diberitahu bahwa dia terbuka dalam sistem kepengurusan, KPK boleh ikut ambil bagian. ketertarikan untuk meninjau presentasi kasus yang sedang ditangani, “ujarnya.” Nanti KPK bisa mengutarakan pandangannya. Relatif ini baik-baik saja atau harus dikuasai, maka KPK sendiri yang ikut berkepentingan di sana, “termasuk Mahfud. Saat menghadiri acara tersebut, Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit, Wakil Jaksa Agung. Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Jaksa Agung Ali Mukartono, Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dan Dirjen PP Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *