Bawaslu Ingingkan Paslon Pilkada Mempunyaai Surat Resmi Sudah Ikuti Aturan
- Berita Terbaru Politik

Bawaslu Ingingkan Paslon Pilkada Mempunyaai Surat Resmi Sudah Ikuti Aturan Kesehatan Yang Berlaku

Berita Terbaru Politik –  Perorangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengusulkan dilaksanakannya penyelesaian kejujuran izin konvensi kesejahteraan bagi kemungkinan kepala teritorial Pilkada 2020. Dugaan ini diajukan karena banyaknya klaim pelanggaran ketentuan konvensi kesejahteraan yang terjadi pada masa wajib militer Pilkada, 4-6 September kemarin.

Bawaslu Ingingkan Paslon Pilkada Mempunyaai Surat Resmi Sudah Ikuti Aturan

“Salah satu rekomendasi saya kepada KPU dalam menjaga konvensi kesejahteraan adalah adanya kesepakatan kejujuran bagi kelompok pendatang yang ditunjuk,” kata Fritz melalui pesan singkat yang diterima kolumnis, Senin (7/9/2020). . Fritz menyarankan, kesepakatan trustworthiness ini sebaiknya hanya ditandai dengan set kepala daerah kompetitor yang telah lolos pemeriksaan pendaftaran dan ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada 2020 oleh KPU.

“(Penandaan honorer dilakukan) selama pengambilan nomor (pemohon) di kantor KPU,” kata Fritz. Diyakini bahwa dengan penegakan hukum ini, aturan konvensi kesejahteraan selama Pilkada 2020 dapat benar-benar ditegakkan. Bagaimanapun, Fritz juga percaya bahwa lembaga otoritas hukum seperti kepolisian dan Satpol PP akan tegas dalam menindak pelanggaran konvensi kesejahteraan pada Pilkada tahun ini. “Semua segmen misalnya Kapolres dan Satpol PP tegas dalam mendakwa pelanggaran konvensi kesejahteraan dengan menyinggung PP 11/2020 dan Inpres 6/2020,” kata Fritz.

Tercatat ada 243 dugaan pelanggaran yang diajukan oleh kepala provinsi pendatang selama 2 hari pendaftaran Pilkada. Informasi tersebut terkumpul Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Sabtu (5/9/2020). Informasi tersebut bahkan mungkin bertambah karena Bawaslu mengumpulkan pelanggaran yang ditegaskan pada hari ketiga pendaftaran. Pelanggaran yang diduga ini diidentifikasi dengan pedoman konvensi kesejahteraan preventif Covid-19 yang pada dasarnya terjadi selama kerangka waktu pendaftaran. “Hari utama 141 (ditegaskan pelanggaran), keesokan harinya 102 hari,” kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat dihubungi wartawan, Minggu (6/9/2020) malam.

Fritz mengatakan bahwa para pendeta dikaitkan dengan penyalahgunaan standar karena mereka pada umumnya mengambil mayoritas ketika mendaftar ke KPU. Ada juga seorang bapaslon yang saat wamil tidak membawa hasil tes PCR atau surat tes usap. “Menghitung 20 orang yang tidak membawa konsekuensi penyeka saat mendaftar,” kata Fritz. Setelah wamil ditutup, tahapan Pilkada 2020 akan dilanjutkan dengan kepastian set up-and-comer pada 23 September. Kemudian, hari keputusan politik Pilkada rencananya akan digelar bersamaan pada 9 Desember. 2020 Pilkada digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 wilayah, 224 lokal dan 37 komunitas perkotaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *