Perihal Undang Undang Yang Mengatasi Corona Amien Rais Dan Teman Temannya Akan Mengajukan Banding
- Berita Terbaru Politik

Perihal Undang Undang Yang Mengatasi Corona Amien Rais Dan Teman Temannya Akan Mengajukan Banding

Berita Terbaru Politik –  Amien Rais dan kawan-kawan kembali mengajukan banding atas legal audit UU No.2 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK), baru-baru ini mencabut gugatan terhadap UU serupa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memuat spesifikasi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan ke Dalam Hukum.

Perihal Undang Undang Yang Mengatasi Corona Amien Rais Dan Teman Temannya Akan Mengajukan Banding

Memantau melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, gugatan itu didokumentasikan pada Rabu (9/9/2020). Selain Amien, berbagai pertemuan juga mencatatkan gugatan tersebut, seperti sebelumnya Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono, kepada Mantan Penasehat KPK Abdullah Hahemahua.

Salah seorang Kuasa Hukum Amien, Ahmad Yani, mengatakan pertemuannya mencatat gugatan lain dengan alasan ada berbagai nama calon yang diubah. “Beberapa (nama calon) dicoret. Ada yang digugat kemarin, sekarang tidak,” kata Yani kepada wartawan, Kamis (10/9/2020). Senada, Yani menyatakan, dalam klaim baru, perkumpulannya juga menyertakan pasal yang dimaksud. “Substansinya tidak unik, kita masukkan satu pasal lagi, khususnya pasal 6,” ujarnya. Dalam klaimnya, Amien et al. Menyikapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang segala hal yang formal dan material. Dari sudut pandang yang tepat, calon menilai UU tersebut bertentangan dengan pengaturan perkembangan pedoman hukum yang ditetapkan dalam UUD 1945. Selain itu, calon juga mengakui bahwa pilihan DPR untuk mendukung Perppu tanpa menyertakan DPD bertentangan dengan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945. Materi, capres beralamat Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2 dan 3, Pasal 27, dan Pasal 28.

Pasal 2 mengatur batas defisiensi pengeluaran di atas 3 persen dari PDB tanpa titik puncak terbesar, dan mengikat UU APBN hingga tahun anggaran 2022. Dengan standar tersebut, UU 2/2020 dinilai telah membunuh unsur otoritatif dan perencanaan DPR. Pasal ini juga dinilai telah menyalahgunakan ketentuan konstitusi yang menyatakan bahwa UU APBN berselang-seling atau harus disahkan setiap tahun. Pada titik itu, Pasal 27 UU 2/2020 pada dasarnya mengatur bahwa pemerintah dan otoritas yang melaksanakan strategi pemulihan moneter tidak dapat didakwa secara pidana atau biasa. Pemohon menilai pasal ini memberikan hak kekebalan yang kemungkinan besar akan dibentuk menjadi penegasan. Pasal ini juga dianggap dapat memicu demonstrasi kriminal pencemaran nama baik. Kemudian, Pasal 28 mengarahkan kekurangan 12 UU yang diidentikkan dengan strategi UU 2/2020. Ke-12 undang-undang tersebut terlepas dari semuanya ada dan berlaku, namun sebagian dari pengaturan dalam undang-undang tersebut tidak membuat perbedaan selama mereka mengidentifikasi dengan pendekatan untuk menangani Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *