Mengumpulkan Banyak Orang Ketika Kampanye Diharapkan Untuk Tidak Terjadi
- Berita Terbaru Politik

Mengumpulkan Banyak Orang Ketika Kampanye Diharapkan Untuk Tidak Terjadi

Berita Terbaru Politik –  Senam kumpul-kumpul massal dalam jumlah besar pada fase penyelenggaraan Pilkada Serentak (Pilkada) 2020 harus dijauhi, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Selain itu, hingga saat ini belum ditemukan obat atau imunisasi yang cukup ampuh untuk mengalahkan Covid-19. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosial massal tersebut akan memicu munculnya kelompok penularan Covid baru. Setelah fase pendaftaran pesaing kepala teritorial yang direncanakan pada 4-6 September, contoh penularan Covid-19 di balapan lokal mulai berkembang.

Mengumpulkan Banyak Orang Ketika Kampanye Diharapkan Untuk Tidak Terjadi

Pimpinan dan hakim KPU Agam seperti oknum Bawaslu Agam pun disinyalir sudah pasti terjangkit Covid-19. Sebelumnya, mereka sudah melalui tes usap, setelah dua calon kepala teritorial kompetitor dinyatakan positif Covid-19 setelah mendaftar di KPU Agam.

“Sah, salah seorang pejabat dan saya dicoba positif Covid-19. Saya mendapat kabar dari pihak berwenang dari Dinkes Agam dan meminta kurungan mandiri,” kata Ketua KPU Agam Riko Antoni saat dihubungi, Rabu (16/9/2020). seperti dirinci oleh koresponden. Setiap hari Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Agam Martias Wanto mengungkapkan, tandan politik lokal berkembang di Agam. Selain empat pejabat di KPU Agam, empat orang dari Bawaslu Agam, khususnya dua hakim dan dua orang sekretariat, juga dinyatakan positif Covid-19. “Hari ini ada lonjakan kasus pasti Covid-19 (di Agam) naik menjadi 34 orang. Empat di antaranya dari KPU Agam dan empat dari Bawaslu Agam,” kata Martias dalam keterangannya di depan umum. Tahap pendaftaran untuk pelamar kepala teritorial yang akan datang dipisahkan oleh banyak pelanggaran konvensi kesejahteraan di berbagai daerah.

Badan Pengawas Pemilu Indonesia (Bawaslu) memperhatikan bahwa dalam setiap peristiwa 243 pelanggaran konvensi kesejahteraan diajukan oleh calon kepala provinsi yang akan mendaftar saat mendaftar. Pelanggaran tersebut mengambil struktur yang berbeda-beda, misalnya melakukan parade pada jam wajib militer dan tidak mengacuhkan situasi saat ini konvensi jaga pemisahan saat mereka menuju KPU. Kemudian di Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta KPU Jawa Barat mengambil langkah tegas terhadap pesaing kepala teritorial yang menyalahgunakan konvensi kesejahteraan selama kurun waktu misi. Menurutnya, balapan lokal serempak yang masih digelar di tengah kondisi pandemi membuat banyak orang stres. Dia juga meminta KPU tidak hanya meminta kepada set pesaing dan pendukungnya, tetapi juga memaksakan otorisasi yang ketat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *