KPU Sudah Berikan Ketegasan Kepada Paslon Yang Tidak Taat Dengan Aturan Kesehatan Di Pemilu
- Berita Terbaru Politik

KPU Sudah Berikan Ketegasan Kepada Paslon Yang Tidak Taat Dengan Aturan Kesehatan Di Pemilu

Berita Terbaru Politik –  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan, pertemuannya tidak bisa mengecualikan calon kepala provinsi yang mengabaikan konvensi kesejahteraan di Pilkada 2020. Sebab, kata dia, dalam membuat aturan KPU harus berlandaskan hukum. Kemudian, ini tidak diatur secara hukum. “Ada penyelidikan apakah KPU bisa mengecualikan, saya kira tidak. Karena pemblokiran ini masalah yang sangat aturan, jelas KPU harus mempertemukannya dengan undang-undang,” kata Raka dalam percakapan virtual, Senin. 21/9/2020).

KPU Sudah Berikan Ketegasan Kepada Paslon Yang Tidak Taat Dengan Aturan Kesehatan Di Pemilu

KPU saat ini sedang menyusun berbagai persetujuan bagi pelanggar konvensi kesejahteraan di Pilkada. Otoritas semacam itu termasuk pengurangan waktu kerja untuk kepala daerah yang mengabaikan konvensi kesejahteraan selama misi. “Kami juga mempertimbangkan pilihan untuk mengurangi hak perang salib sejauh waktu. Misalnya, dia mengabaikan perang salib tipe A, jadi mungkin saja selama 3 hari setelah fakta dia tidak dapat menyelesaikan misi semacam ini yang dia penyalahgunaan, “kata Raka. Selain itu, KPU juga sedang mempertimbangkan sanksi melalui latihan upaya penghentian yang mengabaikan konvensi kesejahteraan.

Soal pertimbangan, menurut Raka, ketidaknyamanan persetujuan ini harus atas saran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu ahli dalam memutuskan apakah suatu aksi misi melanggar prinsip atau tidak. “Jika Bawaslu menyatakan pelanggaran itu, maka bisa memfasilitasi dengan polisi untuk menghentikannya. Namun, orang-orang yang tidak melakukan pelecehan harus diamankan, didesak oleh keistimewaannya,” ujarnya. Raka mengatakan, persetujuan itu kemungkinan akan dikontrol dalam koreksi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada.

Persetujuan tersebut direncanakan sehingga semua pertemuan yang terkait dengan Pilkada menyetujui konvensi kesejahteraan yang dibatasi. Secara serentak, KPU mengakui akan terus mengasosiasikan dan mengatur tentang konvensi kesejahteraan dalam Pilkada ini. “Ini penting, jangan hanya mempertimbangkan dukungan dengan tujuan agar Pilkada tidak melecehkan atau pun partisipatif,” katanya.

Sebagai data, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menggelar tahapan Pilkada Serentak 2020. Akhir-akhir ini, tahap pendaftaran anggota Pilkada digelar selama 3 hari, 4-6 September. Tahapan misi akan dilaksanakan selama 71 hari, mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember. Kemudian, hari keputusan politik Pilkada dimaksudkan untuk dilaksanakan sepanjang tanggal 9 Desember. Pilkada 2020 dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 wilayah, 224 wilayah dan 37 komunitas perkotaan.engiriman email resmi di bawah judul “Dari Meja Sekretaris.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *